HukumAcara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Latihan : Diskusikan Pertanyaan di bawah ini a. Coba saudara jelaskan dimana letak perbedaan antara tugas hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan tugas hakim di Peradilan Umum ! Jawaban : Letak perbedaan yang mendasar antara tugas hakim PTUN dengan tugas hakim di peradilan umum adalah bahwa menurut pasal 80 UUPTUN, hakim PTUN berperan aktif Berikutini adalah beberapa contoh kasus dan putusan pengadilan tata usaha negara: 212/ yang bertanda tangan dibawah ini ; Bisa kita ambil contoh missal hukum tata usaha negara ini ketika misalnya seorang pejabat atau gubernur, bupati pada sebuah kabupaten mengeluarkan kepurusan tertulis dan keputusan tertulis tadi inilah yang disebut juga sebagai tata usaha negara atau hukum tata usaha negara. ContohTesis~ Membangun Konstruksi Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Tugas hakim PTUN pada dasarnya adalah menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di muka pengadilan, dan pengujian oleh hakim tersebut dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dan asas-asas atSunday, 29 September 2013. Pengertian, Tujuan, Dan Sejarah PERATUN. Ø Pengertian. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan badan Adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Contoh Proposal Usaha Fotocopy Dan Percetakan Doc Source: barisancontoh.blogspot.com KepadaYth Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta JL. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Di Jakarta Perihal : Gugatan Terhadap SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. M.HH-01.AH.11.01 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya MenurutYuslim dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 47) bahwa rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 mengandung unsur-unsur: penetapan tertulis, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tindakan hukum tata usaha negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setiapwarga negara berhak mengajukan gugatan terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut merugikan kepentingan orang yang bersangkutan. Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianggap masih belum secara signifikan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya PeradilanTata Usaha Negara. a. Para pihak dalam sengketa tata usaha negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, adalah: 1) Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Keputusan perundang-undangan yang berlaku. 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang FungsiPeradilan Tata Usaha Negara; Adapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik. menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum. 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. 3. l1BOo.